Presiden Joko Widodo optimis bahwa tahun depan sudah bisa menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Ia juga menampik bahwa pembangunan IKN dapat terhambat oleh masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Jokowi sebagai tanggapan terhadap pernyataan sejumlah pengusaha yang diundang ke kawasan IKN pada tanggal 2 November 2023.
Pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di IKN. Dia menginginkan agar dukungan yang diberikan kepada pengusaha tersebut tidak menjadi tidak jelas, sehingga Presiden mengetahuinya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi meyakinkan para pengusaha bahwa proyek IKN akan terus berjalan. Ia meminta para investor untuk tidak takut berinvestasi karena sudah ada Undang-Undang IKN yang didukung oleh 93% fraksi partai di DPR.
“Pada tahun depan, kita akan melakukan upacara di IKN. Lapangannya sudah ditanami rumput dan harus selesai,” kata Jokowi.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN bisa berjalan lebih cepat dengan bantuan pihak swasta. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa pembangunan IKN membutuhkan biaya sebesar US$33 miliar, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembiayaan IKN sebesar 20% dari APBN dan 80% dari pihak swasta.
“Setelah pemerintah memulai dua tahun lalu, pada pertengahan tahun ini sudah mulai masuk investasi swasta. Peletakan batu pertama telah dilakukan dan terus berlanjut,” katanya.
Namun, saat ini pemerintah masih mengutamakan investor dalam negeri. Meskipun sudah banyak minat dari investor asing, termasuk dengan adanya 320 surat minat, namun pemerintah masih lebih memprioritaskan investor dalam negeri terlebih dahulu.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya: Uang Triliunan Mengalir Deras ke Proyek IKN, Rinciannya Ini
(Penulis: hsy/hsy)
