Jakarta, CNBC Indonesia – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi bisa mengabaikan kinerja individu mereka. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (2/11/2023).
Menurut Alex, kebijakan ini sesuai dengan rencana penerapan skema gaji tunggal atau single salary. Besarnya tunjangan atau penghargaan yang diberikan kepada PNS akan sangat bergantung pada kinerja mereka.
Artinya, semakin baik kinerja seorang PNS, maka semakin besar pula tunjangan atau penghargaan yang akan diterimanya. “Kami menyiapkan konsep total reward,” kata Alex.
Alex menjelaskan bahwa penerapan single salary bertujuan untuk memperbaiki sistem gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS saat ini. Namun, single salary bukan berarti hanya menggabungkan kedua komponen tersebut. “Single salary tidak hanya berarti menggabungkan gaji dan tunjangan kinerja menjadi satu, semua orang tetap mendapatkan jumlah yang sama,” kata Alex.
Dia menjelaskan bahwa saat ini tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS tidak terlalu ditentukan oleh kinerja, melainkan lebih pada jabatan. Dalam sistem single salary nantinya, insentif atau penghargaan yang diberikan kepada PNS akan sangat ditentukan oleh kinerja mereka.
Alex juga menjelaskan bahwa pemerintah masih menghitung besaran gaji dan penghargaan dalam single salary. Besaran tersebut akan dihitung berdasarkan indikator-indikator seperti jabatan dan risiko pekerjaan. Semakin tinggi jabatan dan risiko pekerjaan, maka semakin besar pula gaji dan penghargaan yang diterima.
Menurut Alex, penentuan besaran gaji dan penghargaan ini dilakukan untuk menghindari risiko korupsi yang dilakukan oleh PNS. Dengan gaji yang besar, seharusnya tidak ada alasan bagi PNS untuk melakukan korupsi. “Jika gajinya kurang, dia akan mencari cara untuk mendapatkan tambahan gaji sendiri,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa besaran penghargaan yang diterima oleh PNS juga ditentukan oleh produktivitas mereka. PNS dapat diibaratkan sebagai wartawan, dan kualitas dan kuantitas berita yang dikirimkan oleh mereka menjadi tolak ukur penilaian kinerja.
Alex mengatakan bahwa pemerintah masih menyusun formula yang tepat untuk menghitung besaran insentif yang akan diberikan kepada PNS, sesuai dengan jabatan dan risiko pekerjaan. “Setiap PNS memiliki karakteristik sendiri-sendiri,” katanya.
