Kritik Tim Anies terhadap Lonjakan Anggaran di Kementerian Pertahanan
Lonjakan anggaran Kementerian Pertahanan kembali jadi sorotan politik jelang pemilu. Tom Lembong, Co-captain Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies-Muhaimin sekaligus mantan Menteri Perdagangan, mempertanyakan alasan di balik kenaikan dana pertahanan yang disebut mencapai US$25 miliar pada 2024, dari sebelumnya US$20,75 miliar. Jika dikonversi dengan kurs rata-rata saat ini, nilainya setara sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun.
Pertanyaan soal urgensi di tengah tekanan hidup warga
Dalam keterangan tertulis pada Senin (4/12/2023), Tom menilai publik perlu mendapat penjelasan yang lebih terang mengenai kebutuhan tambahan anggaran sebesar itu. Ia menyoroti kontras antara besarnya dana untuk alutsista dan kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan harga pangan yang naik, akses kesehatan yang sulit, biaya pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang terbatas, serta impian memiliki rumah yang makin jauh dari jangkauan.
Menurut Tom, pertanyaan utamanya bukan sekadar besar-kecil anggaran, melainkan seberapa mendesak kebutuhan tersebut jika dibandingkan dengan persoalan sehari-hari yang dirasakan warga. Ia menilai keputusan menaikkan alokasi belanja pertahanan semestinya disertai penjelasan yang kuat agar tidak menimbulkan tanda tanya di ruang publik.
Transparansi dan potensi konflik kepentingan disorot
Tom Lembong juga mengkritik minimnya transparansi dalam proses persetujuan anggaran itu. Ia menyebut lonjakan dana yang sangat besar berisiko memunculkan dugaan konflik kepentingan jika tidak dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Sorotan itu diperkuat dengan catatannya terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang sebelumnya hanya memperoleh nilai B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Nilai B tersebut, kata Tom, merupakan kategori terendah di antara 33 kementerian dalam daftar penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB pada 2022. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa kementerian dengan nilai kinerja yang tidak menonjol justru mendapat tambahan anggaran dalam jumlah sangat besar.
Desakan agar Sri Mulyani memberi penjelasan terbuka
Tom juga menyasar Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang sebelumnya menyebut tambahan anggaran US$4,25 miliar itu berasal dari utang luar negeri. Ia meminta agar Sri Mulyani menjelaskan dasar kebijakan tersebut secara rasional dan terbuka kepada publik, mengingat posisinya sebagai pejabat yang dikenal profesional dan teknokratis.
“Sebenarnya saya terkejut, bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai profesional yang dihormati banyak kalangan di masyarakat luas bisa dengan begitu saja menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang begitu drastis, apalagi di tengah-tengah pemilu tanpa ada keterangan yang rinci, tidak ada transparansi,” kata Tom. Ia menegaskan, publik berhak mendapat penjelasan yang lebih rinci, bukan sekadar angka besar yang diumumkan tanpa konteks yang memadai.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
