Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Indonesia benar-benar serius mengatasi masalah perubahan iklim. Dia menjabarkan dua bukti soal keseriusan itu.
Suahasil mengatakan keseriusan itu dapat terlihat dari komitmen Indonesia dalam program Nationally Determine Condition (NDC) pada 2030. Sebagaimana diketahui, melalui program ini pemerintah menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 32% atau 912 juta ton Co2 pada 2030.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga menargetkan Net Zero Emission pada 2060. “Dua hal ini janji Indonesia kepada dunia. Ini janji kita akan turunkan, kita turunkan emisi kita buat net zero,” kata dia dalam acara peluncuran peluncuran Program Catalytic Funding for Indonesia Impact Fund Investee in Leveraging Impact dan Incentivizing Mitigation Plans and Outcomes, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia mengatakan untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka kerja sama lintas sektor perlu dilakukan. Tak hanya pemerintah, kata dia, sektor swasta juga harus dilibatkan.
“Pemerintah mesti kerja, perekonomian, dunia usaha mesti kerja, sektor keuangan mesti kerja. Seluruh sektor riil harus kerja untuk tujuan yang sama, dan 2 janji tadi,” kata dia.
Suahasil mengatakan pemerintah selama ini selalu menganggarkan dana di APBN untuk penanggulangan masalah iklim. Menurut dia, secara rutin anggaran tersebut dikelompokkan dalam suatu laporan yang dilabeli dengan budget tagging on climate change.
“Nah yang dipakai itu ada untuk mitigasi dan ada yang untuk adaptasi dari dampak perubahan iklim, ada dan bisa dilacak,” kata dia.
Suahasil mengatakan kenda5i pemerintah telah menganggarkan, dan itu tidak akan cukup untuk menangani perubahan iklim. Dia bilang perlu sumber pendanaan lain di luar anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Maka itu, kata dia, perlu kerja sama lintas sektor untuk membiayai program-program tersebut.
“Artinya kita kerja sama, kita combine uang APBN yang merupakan uang rakyat, kita kombinasikan dengan dunia usaha, kombinasikan dengan sektor keuangan, kita kombinasikan dengan dukungan internasional,” kata dia.
Dia mengatakan kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha, bahkan dunia internasional amat diperlukan. Sebab, masalah iklim adalah masalah seluruh umat manusia di berbagai belahan bumi.
“Perubahan iklim ini permasalahan kita bersama-sama, ini menjadi satu pola pikir besar mengapa kita kemudian selain melakukan penandaan atas anggaran untuk perubahan iklim, kita juga berupaya mengkoneksikan terus untuk melibatkan dunia usaha,” kata dia.
