Oleh Prabowo Subianto [dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto
Salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia selain rasio gini adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri. Pada tahun 2020, besar ekonomi Indonesia atau PDB mencapai USD 1.058 miliar, atau sekitar Rp. 15.300 triliun jika menggunakan kurs satu dollar setara Rp. 14.500. Sekitar 70% dari perputaran ekonomi sebesar Rp. 15.300 triliun berputar di Jakarta, sementara sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya sedikit yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia dan mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa.
Menariknya, data laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa per September 2023, totalnya ada Rp. 8.205 triliun uang yang tersimpan di seluruh bank di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52% ada di cabang-cabang Jakarta meskipun jumlah penduduk Jakarta hanya 3,9% dari total penduduk Indonesia. Rata-rata simpanan per rekening di Jakarta juga jauh lebih besar, yaitu Rp. 402 juta per rekening dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar Rp. 29 juta per rekening.
Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa ini memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan infrastruktur dan gizi. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik tidak tersedia dengan baik di pedesaan atau di luar Jawa. Bahkan, di beberapa daerah seperti Sulawesi Utara, pemadaman listrik selama 6-12 jam masih merupakan hal yang umum terjadi.
Masalah gizi juga menjadi perhatian serius, terutama di daerah NTT dimana dua dari tiga anak mengalami stunting akibat malnutrisi. Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak yang mengalami kurang gizi akan kesulitan untuk berprestasi di sekolah dan memiliki kesempatan kerja yang berpenghasilan tinggi ketika dewasa.
Dengan adanya kesenjangan dalam perputaran uang dan konsentrasi ekonomi di beberapa wilayah, perlu adanya solusi cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Source link
