Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong pengusutan dugaan transaksi yang mencurigakan dalam penggalangan dana Pemilu 2024 yang berjumlah miliaran. Menurutnya, hal tersebut harus diusut tuntas sesuai tugasnya sebagai Menkopolhukam.
Pihak PPATK juga memantau ratusan ribu Safe Deposit Box (SDB) di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank BUMN pada rentang waktu Januari 2022 hingga September 2023. Penggunaan uang tunai dari SDB tersebut akan menjadi sumber dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan jika KPU tidak melarangnya melalui peraturan.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui bahwa alur laporan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) terkait transaksi mencurigakan Pemilu 2024 tidak diserahkan ke KPK karena belum terindikasi tindak pidana korupsi.
Ivan menekankan bahwa jika transaksi mencurigakan terkait Pemilu tersebut terindikasi kuat memiliki unsur tindak pidana korupsi, maka akan langsung diurus oleh KPK. Transaksi tersebut melibatkan nilai triliunan rupiah dan ribuan nama dari seluruh partai politik selama masa kampanye.
