Mantan Menteri Keuangan RI 2013-2014, Chatib Basri, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan nasib kelas menengah di Indonesia. Chatib Basri menyatakan bahwa ini merupakan pelajaran yang dia pelajari setelah bertemu dengan Mantan Presiden Chile, Veronica Michelle Bachelet, pada September 2023 lalu.
“Chadib mengunggah dalam akun Instagram pribadinya @chatibbasri bahwa Bachelet menceritakan bagaimana kinerja ekonomi Chile yang sangat mengesankan. Chile adalah negara di Amerika Latin dengan pendapatan per kapita tertinggi. Chile juga memiliki Human Development Index terbaik di Amerika Latin. Bahkan tingkat kemiskinan di Chile berhasil diturunkan dari 53% menjadi 6%, ini sangat mengesankan,” katanya.
Dia juga mencatat bahwa pada Oktober 2019, meskipun ekonomi Chili bagus, terjadi unjuk rasa besar yang hampir menyebabkan revolusi karena kelas menengah diabaikan.
Chatib menekankan bahwa Indonesia perlu memperluas perlindungan sosial untuk kelas menengah, memperbaiki jasa publik, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan masalah keadilan. Dia juga menyebut kelas menengah ini sebagai “Professional complainers”. Menurutnya, isu kelas menengah ini semakin relevan untuk Indonesia.
Dia juga menyoroti bahwa kebijakan atau program pemerintah pada 2019-2022 hanya terfokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, dan melupakan kelompok kelas menengah (persentil 40-80%). Padahal, sebagian besar kelompok kelas menengah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.
Chatib juga menilai bahwa kelas menengah tidak merasakan dampak pertumbuhan ekonomi yang pesat, meskipun tidak berhak menerima bantuan sosial karena tidak miskin. Namun, di saat yang sama, kelas menengah tidak menikmati pertumbuhan ekonomi seperti kelas pendapatan atas.
Dia menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan jasa publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan mendorong munculnya kelas konsumen baru yang akan menuntut kualitas pelayanan jasa publik yang lebih baik, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
