**Ekonomi Konstitusi: Solusi bagi Indonesia Menjaga Kedaulatan Ekonomi**
Dalam dunia ekonomi, terdapat berbagai mazhab yang berbeda-beda seperti neoklasikal, pasar bebas, neoliberal, dan sosialis. Namun, dalam konteks Indonesia, kita seharusnya tidak terpaku pada satu mazhab ekonomi saja. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita harus mampu mengambil yang terbaik dari masing-masing mazhab untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Prof. Sumitro telah membicarakan tentang pentingnya ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 33 yang mengatur tentang ekonomi konstitusi.
Namun, setelah krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia terkesan melupakan jati dirinya sendiri. Pasal 33 yang seharusnya menjadi panduan dalam pembangunan ekonomi telah terlupakan. Globalisasi dan keyakinan akan pasar bebas seringkali membuat kita lupa akan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional. Negara-negara lain seperti Amerika, Australia, Vietnam, dan Thailand selalu memberikan perlindungan dan dukungan kepada sektor pertanian mereka. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk petani kita di Indonesia?
Pentingnya kemandirian suatu negara dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari indeks kompleksitas ekonomi yang menunjukkan korelasi antara kemandirian suatu negara dalam memproduksi barang-barang dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan oleh IMF pada tahun 1998 harus ditinggalkan, dan kita harus segera memulai untuk memproduksi barang-barang sendiri di dalam negeri.
Ekonomi konstitusi bukan berarti sosialisme murni yang tidak memungkinkan adanya perbedaan upah dan insentif antara orang yang bekerja keras dan yang tidak. Ekonomi konstitusi lebih condong kepada ekonomi campuran, yang menggabungkan yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Pemerintah harus memiliki peran yang proaktif dalam membangun ekonomi, memastikan adanya jaring pengaman sosial untuk orang-orang yang membutuhkannya, serta menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Paham ekonomi konstitusi menekankan pentingnya pemerintah sebagai pelopor dalam membangun ekonomi yang inklusif, serta menjaga kedaulatan ekonomi negara. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit, namun harus aktif terlibat dalam memastikan bahwa kepentingan rakyat banyak tetap menjadi prioritas utama. Ekonomi konstitusi bukan mengenepikan peran swasta, namun lebih kepada menjaga keseimbangan antara kepentingan swasta dan kepentingan umum.
Saat ini, Indonesia perlu banting timbal balik dan kembali kepada prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33 yang menegaskan pentingnya ekonomi berasaskan kekeluargaan dan kemandirian. Dengan menjalankan paham ekonomi konstitusi, Indonesia dapat membangun ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan menjaga kedaulatan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.
