DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini baru sebatas usulan. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Saya rasa masalah ini tidak hanya terjadi di Pangandaran. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” kata Asep, Kamis (28/3/2024).
Beliau menegaskan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.
“Opsi yang ada adalah melaksanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah mendapatkan nomor register dari APBD. Di dalam RAPB ini terdapat kaitannya dengan APBD yang kemudian dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, APBD ini tidak akan bisa dijadwalkan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum sepenuhnya final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan ada evaluasi yang harus dilakukan. DPRD tidak dapat memberikan detail karena bukanlah pelaksana,” tambah Asep.
