Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat untuk menggarap ide ‘pajak miliarder’ dalam pertemuan di Brasil, namun implementasinya dianggap sulit. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk memastikan orang-orang ultra kaya dikenakan pajak secara efektif.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kedaulatan negara dan kerja sama lebih lanjut dalam menghindari pajak.
Dalam deklarasi yang akan diterbitkan, Brasil menempatkan prioritas pada hal ini. Brasil menjadi negara yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini, dengan pemimpinnya Luiz Inacio Lula, seorang mantan buruh pabrik. Ia mendorong untuk mengakomodasi ‘pajak miliarder’ dalam agenda G20.
“Dengan menghormati kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian pernyataan pajak G20, seperti yang dikutip dari Reuters.
“Kerja sama dapat melibatkan pertukaran praktik-praktik terbaik, mendorong perdebatan seputar prinsip-prinsip pajak, dan merancang mekanisme anti-penghindaran, termasuk menangani praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan,” tambahnya.
Brasil telah mengusulkan untuk memungut pajak kekayaan sebesar 2% dari kekayaan di atas US$ 1 miliar, yang diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan hingga US$ 250 miliar per tahun dari 3.000 individu.
“Apa yang dimulai hari ini adalah sebuah proses yang lebih luas yang akan membutuhkan partisipasi dari para akademisi, cendekiawan, dan organisasi internasional seperti OECD dan PBB yang memiliki pengalaman dan waktu,” kata Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan.
Negara lain di G20, meskipun mendukung, mengakui kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian ini.
“Kita semua tahu bahwa kita sedang memulai sebuah proses yang sangat, sangat menantang,” kata Komisioner Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20.
“Mengupayakan pertukaran informasi di antara negara-negara yang berbeda adalah langkah pertama. Ini akan menjadi sesuatu yang akan didiskusikan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang,” ungkapnya.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga mengapresiasi semangat diskusi mengenai deklarasi ini, tetapi ia juga memperingatkan kebijakan pajak global baru, dengan mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan terkait, termasuk ‘pajak miliarder’.
“Kami pikir … masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bisa bekerja sama dengan Brasil dalam hal ini dan menyebarkan gagasan-gagasan ini di G20,” ujarnya kepada para wartawan di pertemuan G20.
Namun, kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global, dan tidak ada kebutuhan atau keinginan untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal itu. Kami percaya bahwa setiap negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif,” jelasnya.
‘Pajak miliarder’ akan ditujukan kepada individu terkaya di dunia seperti pemilik Tesla (TSLA.O) dan pemilik Space X, yaitu Elon Musk, dengan kekayaan diperkirakan mencapai US$ 235 miliar, serta pemilik Amazon (AMZN.O), Jeff Bezos, dengan kekayaan sekitar US$ 200 miliar, dan Bernard Arnault, taipan barang mewah asal Perancis, dengan kekayaan sekitar US$ 180 miliar.
Menurut badan amal Oxfam, 1% orang terkaya telah mengumpulkan US$ 42 triliun kekayaan baru selama satu dekade terakhir, hampir 34 kali lipat lebih banyak daripada 50 persen populasi terbawah di dunia, yang memperdalam ketimpangan kekayaan.
Oxfam mencatat, kekayaan rata-rata per orang di 1% teratas meningkat hampir US$ 400.000 secara riil selama satu dekade terakhir yang sebelumnya hanya sebesar US$ 335. Kenaikan tersebut setara dengan kurang dari sembilan sen per hari untuk orang di separuh terbawah.
(haa/haa)
