portal berita online terbaik di indonesia

Jokowi Menegaskan kepada Bos IKN untuk Menghindari Pengusiran Warga

Jokowi Menegaskan kepada Bos IKN untuk Menghindari Pengusiran Warga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono beserta para jajarannya di Istana Garuda, Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (29/7/2024). Ada tiga hal penting pembahasan yang dilakukan.

Itu merupakan kunjungan menteri pertama di kantor presiden. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan kami beruntung menjadi tamu, organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi dengan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan,” ujar Menteri Basuki dalam keterangannya.

Basuki juga menyampaikan beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Pertama, Presiden menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

“Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik,” ungkap Basuki.

Kedua, Presiden juga meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

“Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai,” ucap Basuki.

Ketiga, Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Misalnya membangun bioskop, theater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

“Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi,” tutur Basuki.

Dalam kesempatan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni.