Prabowo Era Subsidi BBM-LPG Diketok Rp 307 Triliun
Anggaran subsidi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipatok sangat besar, mencapai Rp 307 triliun. Dana itu akan menopang sejumlah komoditas penting yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat, mulai dari BBM, LPG 3 kilogram, hingga pupuk.
Subsidi 2025 Disiapkan Rp 307,9 Triliun
Dalam salinan Undang-Undang APBN 2025 yang dikutip Jumat, 19 September 2024, tertulis bahwa Program Pengelolaan Subsidi pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 307.931.929.010.000. Besaran itu menunjukkan betapa besar beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga harga sejumlah barang dan layanan tetap terjangkau.
Pasal 17 ayat (3) UU APBN 2025 juga memberi ruang penyesuaian anggaran subsidi berdasarkan kebutuhan realisasi sepanjang tahun berjalan. Artinya, angka tersebut tidak sepenuhnya kaku karena dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, perubahan parameter, kebijakan baru, hingga kewajiban membayar kekurangan subsidi tahun sebelumnya.
Skema Penyaluran Akan Dibuat Lebih Bertahap
Dalam penjelasan pasal yang sama, pemerintah menegaskan bahwa asumsi dasar makro yang menjadi acuan antara lain harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, parameter yang memengaruhi hitungan subsidi mencakup besaran subsidi harga, volume konsumsi BBM dan gas bersubsidi, harga indeks energi bersubsidi, penjualan listrik bersubsidi, serta volume pupuk bersubsidi.
Pemerintah juga disebut akan memperkuat basis data dan pengawasan dalam penyaluran subsidi untuk berbagai jenis bantuan, termasuk listrik, LPG 3 kg, pupuk, dan BBM. Penyaluran berbasis data pengguna akan dilakukan bertahap, dengan tetap memperhitungkan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat.
ESDM Dorong BBM Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Di sisi lain, Kementerian ESDM menilai pengetatan pengguna BBM subsidi perlu segera dilakukan agar bantuan negara tidak terus mengalir ke kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyebut data selama ini menunjukkan subsidi BBM belum tepat sasaran.
“Jadi dong. Kalau nggak, gimana? Kalau nggak tepat sasaran, tadi udah jelas, data semuanya ngomong, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran,” kata Agus usai acara Coffee Morning Energy Edition bertajuk “Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Indonesia Maju” di Parle, Senayan Park, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Agus menilai idealnya subsidi BBM tidak lagi diberikan pada barang, melainkan langsung kepada orang yang berhak. Namun, sebelum sampai ke skema subsidi tertutup, pemerintah disebut tengah menyiapkan pendekatan antara, salah satunya dengan menjadikan kapasitas mesin kendaraan sebagai salah satu kriteria penerima.
“Idealnya, sampai ke sana, nanti yang disubsidi orangnya, harganya sama. Itu targetnya yang sangat ideal. Jadi ada perlu suatu tahapan untuk menuju sana,” ujarnya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
