Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa aturan mengenai siapa yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan. Menurutnya, aturan tersebut masih dalam proses penyusunan yang matang dan tidak boleh terburu-buru. Bahlil juga belum bisa memastikan apakah penerapan BBM subsidi yang tepat sasaran ini akan dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo atau Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Abra El Talattov dari Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF telah memperingatkan bahwa jika kebijakan subsidi BBM yang tepat belum segera diterapkan, beban subsidi besar akan diwariskan kepada pemerintahan mendatang. Menurutnya, kebijakan subsidi BBM saat ini dianggap tidak efisien dan dapat menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah risiko harga minyak dunia yang volatil.
Abra juga mengingatkan bahwa di masa mendatang, pemerintah harus kembali disiplin secara fiskal dan tidak memiliki fleksibilitas seperti sebelumnya. Oleh karena itu, tantangan besar menanti pemerintahan berikutnya dalam menangani masalah subsidi energi. Abra menegaskan bahwa langkah tegas perlu diambil untuk menghindari dampak negatif terhadap keuangan negara di masa depan.
Dengan demikian, penanganan subsidi energi menjadi salah satu PR besar yang harus dihadapi pemerintahan mendatang agar tidak menjadi beban tambahan bagi keuangan negara.
