Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan dasar hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan kemerdekaan pers sebagai bentuk kedaulatan rakyat, dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pers, menurut Pasal 1 Undang-Undang Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari informasi hingga menyampaikan informasi melalui berbagai media. Pers juga melibatkan perusahaan pers yang merupakan badan hukum yang menjalankan usaha pers.
Kemerdekaan pers diakui sebagai hak asasi warga negara, dengan perusahaan pers Indonesia memiliki hak untuk menyebarkan informasi. Pers juga memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dengan mematuhi norma agama dan rasa kesusilaan. Fungsi pers utama meliputi menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan mendukung nilai-nilai demokrasi.
Dewan Pers dibentuk untuk melindungi dan mengembangkan pers nasional, dengan fungsi utama sebagai perlindungan kemerdekaan pers dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Sanksi pidana diberlakukan untuk tindakan yang menghambat kemerdekaan pers atau melanggar ketentuan undang-undang.
Undang-Undang Pers menyatakan ketentuan peralihan dan penutup, yang menetapkan bahwa peraturan lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Secara keseluruhan, undang-undang ini menjadi landasan penting bagi perkembangan pers nasional yang independen, informatif, dan bertanggung jawab.
