Pada tanggal 6 Februari 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan rencananya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pentingnya pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mencapai Net Zero Emision 2060.
Namun, pemanfaatan nuklir di Indonesia saat ini masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Untuk mewujudkan pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat, pemerintah Indonesia memandang energi nuklir sebagai solusi utama. Meskipun begitu, dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait dengan posisi nasional, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait.
Sebagai langkah strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga mencakup isu sosial dan politik. Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menekankan bahwa perencanaan pembangunan PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai kendala, terutama isu politik dan kelembagaan. Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, langkah strategis dan kerja sama yang kuat diinisiasi untuk mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia.
