Soal SBN Perumahan: Antisipasi Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alasan tertundanya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan. Rencana ini disampaikan pemerintah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menegaskan perlunya kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah dan bank sentral sebelum rapat dilaksanakan.

Menurut Misbakhun, tahapan ini penting agar mekanisme dan kebijakan terkait penerbitan SBN perumahan sudah terstruktur dengan baik. Pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter perlu teliti dalam mempertimbangkan situasi pasar keuangan dan obligasi sebelum memutuskan hal ini. Meskipun jadwal pembahasan sepenuhnya diserahkan kepada Kemenkeu dan BI, Misbakhun meminta agar kesepakatan SKB segera diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

DPR sebagai lembaga pengawas akan terus memantau agar tidak terjadi perubahan signifikan dalam rencana pengelolaan APBN yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini termasuk dalam konteks besaran defisit yang telah diatur dalam rencana pemerintah. Misbakhun menekankan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap defisit, karena sudah dihitung sebelumnya dalam program pemerintah. Mereka hanya perlu memastikan penggunaan dana SBN sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Source link