Profil Bimo Wijayanto, Sosok yang Ditunjuk Prabowo sebagai Dirjen Pajak Baru

Nama Bimo Wijayanto kini menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Konfirmasi itu disampaikan Bimo langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025), usai dirinya dipanggil ke istana bersama Letjen Djaka Budi Utama. Kehadirannya di ruang kepresidenan sejak sekitar pukul 12.30 WIB hingga meninggalkan lokasi pada pukul 15.30 WIB menandai babak baru dalam struktur pengelolaan pajak nasional.

Pesan Prabowo: Pajak Harus Lebih Akuntabel dan Independen

Dalam pertemuan tersebut, Bimo mengaku menerima arahan langsung dari Prabowo. Presiden meminta agar sistem perpajakan Indonesia dibenahi supaya lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Pesan itu sekaligus menegaskan bahwa posisi Dirjen Pajak tidak hanya soal administrasi penerimaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap salah satu sumber utama pembiayaan program nasional.

Penunjukan ini menjadi perhatian karena dilakukan di tengah kebutuhan pemerintah menjaga stabilitas penerimaan negara. Dengan mandat yang tegas, Bimo kini memikul tugas besar untuk memastikan reformasi pajak berjalan searah dengan target pemerintah.

Rekam Jejak di Pemerintahan dan Dunia Profesional

Sebelum masuk ke posisi strategis ini, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era Menko Luhut B. Pandjaitan. Ia juga sempat menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden RI pada periode 2015–2016, menunjukkan pengalaman yang cukup panjang dalam lingkaran kebijakan pemerintah.

Di luar birokrasi, Bimo memiliki latar belakang profesional yang tak kalah menarik. Pada awal kariernya, ia pernah bekerja sebagai auditor di PricewaterhouseCoopers. Pengalaman itu memberi bekal teknis yang relevan, terutama dalam hal pemeriksaan, kepatuhan, dan tata kelola keuangan.

Jejak di DJP dan Peran di Dunia Korporasi

Berdasarkan informasi dari akun LinkedIn miliknya, Bimo juga pernah berkarier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2003 hingga 2010. Posisi terakhirnya di lembaga tersebut adalah Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro di Subdirektorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu. Riwayat ini menunjukkan bahwa ia bukan sosok baru di lingkungan perpajakan.

Selain itu, Bimo pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di Phapros, anak perusahaan PT Phapros Tbk, sejak Mei 2022. Ia kemudian kembali diangkat sebagai komisaris pada 2024. Kombinasi pengalaman di sektor publik dan korporasi membuat namanya dinilai memiliki bekal yang cukup beragam untuk memimpin DJP di tengah tuntutan reformasi yang semakin besar.

Selengkapnya tentang momen penunjukan ini juga sempat terlihat dalam video yang memperlihatkan Prabowo menerima Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.