Pada Konferensi Ekonomi Internasional St. Petersburg tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan lonjakan produksi pangan negara yang mencatat rekor, yang secara langsung dikaitkan dengan reformasi regulasi menyeluruh dan langkah-langkah anti-korupsi yang diterapkan selama bulan-bulan awal pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kuncinya di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 pada Jumat (20 Juni).
Sejak tujuh bulan pemerintahannya, produksi beras dan jagung mengalami peningkatan sekitar 50 persen, yang merupakan peningkatan terbesar dalam sejarah Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari pergeseran kebijakan yang difokuskan pada deregulasi dan penegakan anti-korupsi yang ketat di sektor pertanian dan pangan.
Kenaikan produksi ini dimungkinkan dengan memangkas birokrasi, menghapus regulasi yang menghambat, dan tegas dalam memberantas korupsi. Salah satu hasil yang paling mencolok adalah cadangan beras nasional Indonesia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 4,4 juta ton, sebagai dasar bagi tujuan yang lebih ambisius.
Target empat tahun ke depan adalah swasembada pangan dan menjadi pengekspor bersih beras dan jagung. Keamanan pangan merupakan salah satu dari empat prioritas strategis pemerintahan, yang juga mencakup kemandirian energi, reformasi pendidikan, dan percepatan industrialisasi.
Dalam penampilan debutnya di sebuah forum ekonomi internasional utama, Presiden Prabowo menekankan pendekatan ekonomi yang seimbang, menggandeng kekuatan kapitalisme sambil tetap mempertahankan intervensi pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan serta melindungi yang rentan.
Pencapaian di sektor pertanian ini menempatkan Indonesia untuk berperan lebih prominent di panggung global, terutama dengan keanggotaannya di BRICS dan keterlibatannya yang semakin dalam dengan Bank Pembangunan Baru. Dengan reformasi ini mulai menunjukkan hasil, Indonesia menegaskan niatnya untuk tidak hanya mengamankan kemakmuran di dalam negeri, tetapi juga untuk menjadi kekuatan kredibel dan konstruktif dalam tatanan ekonomi internasional.
