Gedung Kantor Baru: Peningkatan Permintaan yang Mencurigakan

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menambah jumlah Kementerian dari kabinet sebelumnya menjadi 48 Kementerian, beserta Kementerian Koordinator dan beberapa badan baru, telah membawa dampak pada permintaan gedung perkantoran yang mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena beberapa Kementerian belum memiliki gedung sendiri, sehingga harus berbagi gedung dengan Kementerian atau lembaga lain, atau menyewa kantor. Contohnya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang masih berkantor di Wisma Mandiri II, sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian baru seperti Kemenko Bidang Pangan juga masih berkantor di Graha Mandiri. Meskipun permintaan gedung kantor mengalami peningkatan, hal ini terjadi di tengah upaya efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah dalam penambahan kementerian. Pasokan gedung perkantoran masih terbatas terutama di Central Business District (CBD) hingga 2027, dengan total pasokan baru yang tercatat sekitar 11.2 juta m², sebagian besar berada di CBD. Pengembang masih menunggu momentum untuk memperkenalkan proyek baru hingga 2028, sementara pertambahan pasokan di CBD cenderung kecil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang lebih sehat karena permintaan gedung kantor terus tumbuh namun pasokan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Source link