Presiden Prabowo Subianto telah melakukan misi diplomasi ke berbagai negara yang menghasilkan berbagai hasil positif. Seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan komitmen investasi signifikan dari beberapa negara mitra. Menurut Philips J. Vermonte, Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden, dalam kurang dari satu tahun sejak Presiden Prabowo menjabat, sudah ada 71 MoU dengan 13 negara yang terjalin, serta komitmen investasi hampir mencapai IDR 800 triliun dari empat negara. Hal ini bertujuan untuk membuka akses ke pasar yang mungkin sebelumnya tidak menjadi sasaran diplomasi ekonomi Indonesia.
Dalam diskusi publik yang berjudul “Hasil Misi Diplomatik Presiden Prabowo di Panggung Global” yang diselenggarakan oleh Dewan Pusat Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (GEMPITA) di Jakarta, Philips menyebutkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional BRICS adalah strategi ekspansi pasar yang konkret. Dia menekankan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.
Philips juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS bukan mencerminkan sikap anti-Barat atau anti-Amerika. Dia menjelaskan bahwa BRICS melibatkan tiga ekonomi besar yang berperan penting dalam hubungan ekonomi dan diplomatik global: Rusia, China, dan India. Philips juga menyebutkan pencapaian diplomasi konkret, seperti penurunan tarif impor Amerika Serikat atas barang Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong untuk penurunan lebih lanjut. Dia menekankan bahwa kebijakan luar negeri didorong oleh kepentingan nasional, bukan emosi. Havas mengingatkan pendengar agar tidak terlalu bereaksi atau melebih-lebihkan masalah tersebut. Dia menegaskan bahwa keputusan dalam diplomasi perdagangan didorong oleh kepentingan nasional, bukan emosi. Masyarakat diminta untuk memeriksa data sebelum membuat kesimpulan tergesa-gesa.
