Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi yang dilakukan menuai hasil positif bagi Indonesia. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) mengonfirmasi adanya sejumlah kesepakatan kerjasama dan komitmen investasi dari beberapa negara sebagai hasil dari upaya diplomasi Presiden Prabowo. Philips J Vermonte, Tenaga Ahli Utama PCO, mengungkapkan bahwa telah ada 71 nota kesepahaman dan hampir Rp800 triliun komitmen investasi dari empat negara. Hal ini membuka peluang baru bagi Indonesia dalam ekonomi global.
Salah satu contoh konkrit dari diplomasi Presiden Prabowo adalah keanggotaan Indonesia dalam organisasi BRICS, yang menunjukkan langkah yang tepat di tengah situasi ketidakpastian global. Meskipun ada anggapan bahwa Indonesia menjadi anggota BRICS dengan motif anti-Barat atau anti-Amerika, Philips menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh keinginan untuk meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India. Selain itu, Philips juga menyoroti keberhasilan Indonesia menurunkan tarif impor dari Amerika Serikat, menunjukkan bahwa keanggotaan dalam BRICS tidak bertujuan untuk mengancam negara lain.
Meskipun demikian, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tarif impor tersebut. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki kesepakatan tarif impor paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Wamenlu juga menekankan pentingnya memahami bahwa keputusan dalam diplomasi dagang didasari oleh kepentingan nasional masing-masing negara, bukan pada asumsi atau perasaan semata. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk melihat fakta sebelum membuat komentar atau asumsi yang tidak berdasar.
