Gelombang penolakan terhadap Bupati Pati Sudewo belum mereda. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus, menuntut Sudewo melepaskan jabatan. Pemicu utamanya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, kebijakan yang langsung memantik kemarahan publik dan memicu aksi besar di depan Kantor Bupati Pati.
Sudewo Tetap Bertahan di Kursi Bupati
Di tengah tekanan massa, Sudewo memilih tidak mengikuti desakan mundur. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada para demonstran, tetapi menegaskan bahwa dirinya tetap akan menjalankan mandat sebagai bupati. Menurut dia, jabatan tersebut lahir dari proses konstitusional dan karena itu tidak bisa dilepas hanya karena tuntutan demonstrasi. Sikap itu membuat situasi politik di Pati semakin tegang, apalagi aksi yang semula berupa protes berubah ricuh.
DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan
Respons politik dari DPRD Pati datang melalui pembentukan panitia khusus atau pansus pemakzulan. Lembaga legislatif daerah itu akan menelusuri kebijakan serta integritas Bupati Sudewo, dengan fokus awal pada legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Pansus dijadwalkan menggelar rapat kerja dan paripurna untuk mendalami temuan yang ada.
Jika dalam proses tersebut ditemukan pelanggaran, DPRD dapat melanjutkan usulan pemakzulan lewat mekanisme resmi. Tahap akhirnya tetap berada pada otoritas pemerintah pusat, yakni Presiden atau Menteri Dalam Negeri, sesuai prosedur yang berlaku.
Tekanan Publik dan Ujian Politik di Pati
Pernyataan Sudewo bahwa demo itu menjadi pembelajaran penting menunjukkan bahwa ia menyadari besarnya tekanan publik yang sedang dihadapinya. Meski begitu, ia juga menegaskan siap menghormati jalur formal yang ditempuh DPRD. Situasi ini menempatkan Pati dalam fase politik yang sensitif, ketika keresahan soal pajak bertemu dengan proses pengawasan lembaga legislatif terhadap kepala daerah.
Di titik ini, keputusan DPRD membentuk pansus menjadi langkah yang menentukan arah konflik politik di Pati. Bukan hanya soal kebijakan pajak yang dipersoalkan warga, tetapi juga soal sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan legitimasi di tengah desakan publik yang terus membesar.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
