Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memandu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju posisi defisit nol, yang diungkapkan dalam pidatonya pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen di Senayan pada Jumat (15 Agustus). Dalam draf anggaran 2026, pemerintah menetapkan pengeluaran negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan proyeksi sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dibiayai melalui cara yang hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus menerapkan langkah-langkah efisiensi guna mengurangi defisit sebanyak mungkin. Ia berharap suatu hari nanti, mungkin pada tahun 2027 atau 2028, dapat berdiri di depan sidang ini dan mengumumkan bahwa telah berhasil mencapai anggaran negara tanpa defisit sama sekali. Ia menegaskan perlunya keberanian dan ketegasan dalam menghapus kebocoran anggaran, serta meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia.
Pemerintah akan meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif sehingga pendanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN. Anggaran harus dirancang agar tetap fleksibel dalam menghadapi gejolak global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pembiayaan. Pendapatan pajak akan ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal, di sisi lain, akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis.
“Kita akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam kita untuk memastikan bahwa mereka dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
