Pada tanggal 11 September 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Dewan Pertahanan Nasional tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam di Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, para kepala staf angkatan, serta beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Direktur Utama PT Timah Tbk.
Rapat tersebut membahas penataan tata kelola pertambangan timah guna memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa. Dalam paparan di rapat, dirut PT Timah Tbk. mengungkapkan kondisi aktual pertambangan timah, termasuk masalah penambangan ilegal yang masih marak. Menteri ESDM dan Menteri Keuangan juga menyampaikan pandangan dan permasalahan terkait regulasi pertambangan serta aktivitas ilegal.
Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membahas perihal keberadaan tenaga kerja asing, sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyoroti pentingnya pemanfaatan strategis timah. Tujuan dari rapat ini adalah untuk merumuskan rekomendasi kepada presiden terkait penataan tata kelola pertambangan timah dengan melibatkan berbagai aspek dan kerjasama lintas kementerian/lembaga.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat Indonesia. Sinergi lintas kementerian/lembaga dinilai sangat penting guna menertibkan praktik penambangan ilegal dan meningkatkan produksi PT Timah, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor. Semua langkah ini diharapkan dapat mendukung kemakmuran bangsa secara keseluruhan.
