Pada Senin, 15 September 2025, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa pagu tersebut akan dialokasikan untuk tiga program besar, yaitu program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.
Pagu definitif tersebut sebesar Rp9,49 triliun terdiri dari rupiah murni senilai Rp6,47 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,92 triliun, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp1 triliun. Program prioritas yang termasuk dalam anggaran Kementerian ATR/BPN terdiri dari 11 butir dengan estimasi anggaran sebesar Rp1,81 triliun.
Beberapa program prioritas ATR/BPN di tahun 2026 meliputi program tata ruang, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat, program data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Surat Keputusan (SK) redistribusi tanah, serta program lainnya. Keseluruhan anggaran tersebut disusun dengan cermat untuk lebih mendukung penyelenggaraan tugas Kementerian ATR/BPN.
