Gelombang desakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan berbagai organisasi mahasiswa akhirnya mendapat respons dari pimpinan DPR. Setelah menerima sejumlah tuntutan, DPR memastikan aspirasi itu sudah diteruskan kepada pemerintah, dan pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung besok. Isu-isu yang dibawa mahasiswa, termasuk yang masuk dalam agenda “17 + 8”, ikut menjadi perhatian dalam pembahasan internal parlemen hari ini.
DPR Janji Tinjau Tunjangan hingga Transparansi Institusi
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menegaskan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sejumlah hal yang menjadi sorotan publik. Pembahasan itu mencakup soal tunjangan anggota dewan, transparansi kelembagaan, dan aspek lain yang dinilai perlu dievaluasi sebagai bagian dari agenda perbaikan. Menurut DPR, langkah ini bukan sekadar merespons tekanan sesaat, melainkan upaya membuka ruang pembenahan yang lebih luas.
Besok, para pimpinan fraksi dijadwalkan duduk bersama untuk mencari titik temu dan membangun konsensus atas langkah-langkah yang akan diambil. Di saat yang sama, DPR juga menegaskan bahwa anggota yang diberhentikan tidak lagi berhak menerima fasilitas parlementer, gaji, maupun manfaat lain yang melekat pada jabatan.
RUU Perampasan Aset Menunggu Revisi KUHAP Rampung
Di luar isu mahasiswa, DPR juga memberi penjelasan soal Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset. Pembahasan beleid ini disebut tidak bisa dilepaskan dari sejumlah undang-undang lain, sehingga perlu dihindari tumpang tindih aturan. Karena itu, DPR menyatakan pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan setelah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai dibahas.
Revisi KUHAP sendiri masih berada dalam tahap penyerapan masukan publik dan ditargetkan rampung sebelum akhir masa sidang ini. Dengan begitu, DPR ingin memastikan setiap aturan yang disusun tidak saling bertabrakan dan tetap memiliki dasar hukum yang kuat.
Agenda Reformasi DPR di Bawah Puan Maharani
Di tengah tekanan publik, reformasi di tubuh DPR disebut terus didorong oleh Ketua DPR Puan Maharani. Arah pembenahan ini diarahkan untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak mengulang kesalahan dari peristiwa masa lalu. Sikap terbuka terhadap kritik, menurut DPR, menjadi bagian dari proses memperbaiki kepercayaan publik yang sedang diuji.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
