Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini khususnya terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi penyebab utama masalah tersebut. DPRD bersama para aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut mengklaim bahwa aktivitas mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019. Dalam menghadapi kondisi ini, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Dalam upaya untuk mendukung sektor pariwisata, mempercepat pembangunan wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Ketua…
Kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi MBA terus menjadi sorotan di masyarakat. Kelompok Rakyat…
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran telah mempresentasikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, memberikan tanggapannya terhadap…
Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM menyatakan bahwa stok BBM nasional hanya cukup untuk 20 hari…
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, mengadakan acara sosialisasi…