Analisis Rapor Pangan Pertama Prabowo: Pendapat Pengusaha

Rapor sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dari DPR RI. Melalui Komisi IV, parlemen menilai ada sejumlah capaian yang menonjol, mulai dari naiknya produksi pangan, membaiknya kesejahteraan petani, hingga pasokan yang relatif stabil di tengah upaya reformasi tata kelola pangan nasional. Salah satu yang paling disorot adalah stok beras nasional yang disebut mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, level terbesar sepanjang sejarah.

DPR Soroti Penguatan Ketahanan Pangan

Apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menunjukkan bahwa sektor pangan dipandang sebagai salah satu area yang bergerak cukup cepat dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kenaikan produksi dan stabilitas stok dinilai bukan hanya soal angka, melainkan juga indikator bahwa kebijakan pangan mulai mengarah pada penguatan ketahanan nasional.

Di sisi lain, capaian tersebut juga dibaca sebagai hasil dari penataan ulang tata kelola yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Dengan stok beras yang menembus rekor, pemerintah dinilai punya ruang lebih besar untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama saat menghadapi dinamika pasar dan cuaca.

Pengusaha Minta Distribusi Diperkuat

Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, menilai langkah pemerintah sudah berada di jalur yang tepat untuk memperkokoh ketahanan pangan. Namun, ia menekankan bahwa pekerjaan rumah belum selesai.

Menurut Devi, penguatan distribusi rantai pasok sektor pangan perlu terus dikejar agar manfaat dari produksi yang meningkat benar-benar terasa sampai ke masyarakat. Kadin mendorong pemanfaatan digitalisasi sebagai salah satu cara untuk membuat alur distribusi lebih efisien, transparan, dan mudah dipantau.

Catatan Kinerja yang Masih Perlu Dijaga

Dengan kata lain, capaian di hulu belum cukup bila tidak diiringi kelancaran di hilir. Produksi yang membaik dan stok yang melimpah tetap membutuhkan sistem distribusi yang rapi agar harga, pasokan, dan akses pangan tetap terkendali. Pandangan ini menjadi penting karena sektor pangan tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga rantai pasok tetap berjalan.

Untuk melihat lebih jauh pandangan para pengusaha terkait catatan kinerja sektor pertanian di pemerintahan Prabowo, dialog antara Shinta Zahara dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, dapat disimak dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.