Trump Kalah Telak Lawan Iran: Buktinya

Trump Kalah Telak Lawan Iran, Ini Buktinya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Nota kesepahaman (MoU) damai yang diteken oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, dinilai sebagai sebuah kemunduran besar bagi geopolitik Washington. Langkah hukum ini menjadi simbol pengakuan bahwa AS gagal mencapai target-target utamanya di Timur Tengah meski telah melancarkan operasi militer besar-besaran sejak tahun lalu.

Pada draf perjanjian tahun 2025 lalu, Washington menuntut agar Iran tidak memiliki kapasitas pengayaan uranium domestik dan wajib mengekspor seluruh cadangan uraniumnya. Namun, dalam KTT G7 di Évian kemarin, Trump justru resmi mengakui hak Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium domestik dengan dalih negara-negara lain di kawasan Teluk juga memiliki program serupa.

Langkah Diplomatis Trump Berdampak Sinis?

Draf dokumen berisi 14 klausul perdamaian ini menunjukkan betapa banyak garis merah (red lines) yang sebelumnya ditetapkan AS kini telah dihapus. Jika dibandingkan dengan dokumen negosiasi ketat yang diajukan AS pada tahun 2025 sebelum mengebom fasilitas nuklir Teheran, Trump kini terpaksa melunak dan mundur secara diplomatis dalam kesepakatan terbaru ini.

“Memperluas otorisasi ke transaksi keuangan akan meretakkan arsitektur inti dari sanksi minyak dan finansial AS terhadap Iran. Padahal, sanksi tersebut merupakan pengaruh ekonomi paling kuat yang dipegang AS atas rezim tersebut di luar blokade laut,” jelas Miad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan AS sekaligus peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies.

Runtuhnya KTT G7 di Évian

Konsesi besar yang diberikan oleh pihak Gedung Putih ini ironisnya dilakukan hanya demi membujuk Iran agar bersedia membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz yang sempat lumpuh akibat perang. Berdasarkan draf MoU, jaminan kebebasan navigasi tanpa pungutan biaya tersebut rupanya bisa berakhir hanya dalam waktu 60 hari saja.

Setelah tenggat waktu tersebut habis, Iran akan memegang kendali penuh bersama Oman untuk menentukan administrasi tarif layanan maritim baru melalui diskusi dengan negara Teluk lainnya. Selain itu, skema dana rekonstruksi Iran senilai US$350 miliar (Rp6.230 triliun) yang digagas AS berisiko menjadi sia-sia karena Washington menolak menyumbang dana sepeser pun.

Skema ini mengharapkan kedermawanan dari negara-negara Arab Teluk untuk mendanai pembangunan kembali infrastruktur musuh mereka. Di sisi lain, pencairan aset domestik Iran yang dibekukan di luar negeri sebesar US$24 miliar (Rp427,2 triliun) dinilai tidak cukup kuat untuk meredam krisis ekonomi Teheran.

Banyak diplomat menilai kesepakatan darurat ini tidak lebih baik dari perjanjian nuklir (JCPOA) era Barack Obama tahun 2015 silam yang lebih ketat dalam verifikasi persenjataan. Dalam MoU besutan Trump kali ini, ruang lingkup pembatasan nuklir dibiarkan menggantung tanpa komitmen hukum yang kuat karena Iran hanya mengulangi penolakan lisan tanpa mekanisme pembongkaran program rudal yang nyata.

Pernyataan penolakan niat sepihak dari Teheran tersebut dianggap tidak relevan oleh para pengamat internasional. Bagi mereka, metode verifikasi di lapangan adalah hal yang paling krusial, dan dalam hal itu posisi AS saat ini tidak beranjak lebih maju dari sebelumnya.

Seberapa jauh tanggapan Donald Trump mempengaruhi keberlangsungan geopolitik Timur Tengah, terutama kaitannya dengan Iran, tetap menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional.

Source link