Mendagri Tito Butuh Rp14 Triliun Atasi Krisis Fiskal 79 Pemda

Mendagri Tito Sebut 79 Pemda Kesulitan Belanja Pegawai

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 79 pemerintah daerah memiliki kesulitan anggaran untuk belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disebabkan oleh pemangkasan dan penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Skema Penyelesaian Permasalahan Anggaran

Tito menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang menggodok dua skema untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, dengan penambahan anggaran TKD yang sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan. Kedua, melalui pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah. Total DBH yang kurang bayar dari pemerintah pusat ke pemda mencapai Rp70 triliun di tahun 2024.

Pembayaran DBH tersebut tidak harus dilakukan secara sekaligus kepada seluruh pemda, tetapi hanya kepada yang mengalami krisis fiskal saja. Tito menekankan bahwa prioritas utama adalah memberikan bantuan kepada daerah yang benar-benar kesulitan dalam belanja pegawai.

“Jadi kalau bisa DBH kurang bayar, diberikan kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah agak kesulitan mereka. Super prioritasnya seperti itu. Tapi itu tergantung kemampuan keuangan negara,” ungkap Tito.

Source link