Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966 menutup kiprah partai tersebut sebagai kekuatan politik resmi di Indonesia. Keputusan Soeharto itu kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang menyatakan PKI beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang.
Ketetapan tersebut juga melarang kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme di seluruh wilayah Indonesia. Dokumen itu masih tercatat dalam hukum Indonesia, dengan pelaksanaan yang harus memperhatikan prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana dicatat dalam dokumen hukum MPR.
Dari gerakan kiri ke kekuatan politik nasional
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada 1926. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai pun mengalami pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik. Namun, partai itu terlibat dalam konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun tersebut, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut peristiwa itu sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa ini menjadi salah satu titik yang memperburuk hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kebangkitan pada 1950-an dan ketegangan politik
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Madiun 1948, PKI membangun kembali kekuatannya pada dekade 1950-an di bawah D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain. Basis dukungannya meluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen untuk pemilihan anggota DPR dan memperoleh 39 kursi. Partai itu menempati urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan Konstituante, PKI mendapat sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Pada masa Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mendukung gagasan Nasakom—penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruh partai menguat pada awal 1960-an melalui organisasi massa dan ruang politik yang diperolehnya dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Di saat yang sama, persaingan PKI dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain semakin tajam. Perselisihan mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan, dan keruntuhan PKI
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
ANRI menekankan penggunaan berbagai arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, untuk mengkaji periode tersebut. Komnas HAM mencatat bahwa rangkaian 1965-1966 mencakup pembunuhan, penahanan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya dirasakan bukan hanya oleh anggota PKI, tetapi juga orang-orang yang dituduh terkait serta keluarga mereka.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI beserta pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengannya. Perubahan politik itu turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968, menandai awal pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hingga 1998.












