Berita  

Krisis BBM Makin Parah, Pemerintah Dorong PNS WFH

Pemerintah Iran memangkas waktu kehadiran pegawai negeri di kantor dan mendorong kerja jarak jauh hingga akhir tahun kalender Iran pada akhir Maret 2027. Kebijakan ini ditempuh untuk menekan konsumsi bensin, listrik, dan gas alam ketika negara tersebut menghadapi defisit pasokan BBM, tekanan ekonomi, serta dampak perang dengan Amerika Serikat dan Israel.

Jam kerja dipangkas, transportasi umum digratiskan

Mulai 23 September, pegawai pemerintah hanya diwajibkan hadir di kantor pada pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sisa jam kerja sesuai kontrak akan dipenuhi secara daring dari rumah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menandatangani arahan pada 12 September yang meminta lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang memungkinkan.

“Kami telah memulai penghematan konsumsi bersama pemerintah,” kata Pezeshkian, seperti dilansir Al Jazeera.

Setiap instansi juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat kerja. Sejumlah menteri bahkan mengunggah video perjalanan mereka menggunakan metro sebagai bagian dari kampanye tersebut.

Untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) akan digratiskan hingga pertengahan November. Pemerintah juga berencana mengganti kendaraan dinas tua secara bertahap dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida. Namun, proses penggantian itu diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun.

Aktivitas pendidikan pun akan dibuka secara bertahap dan terbatas. Sejumlah perkuliahan di universitas akan dialihkan ke sistem daring. Kantor-kantor yang terkait dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir. Pengaturan untuk sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional lainnya akan diumumkan secara terpisah.

Defisit BBM mencapai 10 juta liter per hari

Kebijakan penghematan tersebut diberlakukan ketika produksi bensin Iran tertinggal jauh dari konsumsi. Selama lima bulan pertama tahun Iran yang berakhir pada 22 Agustus, produksi rata-rata tercatat 122 juta liter per hari, sedangkan konsumsi mencapai 132 juta liter per hari. Defisit sekitar 10 juta liter per hari itu masih berlanjut pada paruh pertama bulan keenam tahun Iran.

Pada awal September, pemerintah menaikkan harga BBM untuk kuota tingkat ketiga. Kenaikan tersebut merupakan yang kedua dalam waktu kurang dari setahun. Konsumen harus membayar dua kali lipat untuk penggunaan bensin di atas 110 liter per bulan. Kendaraan impor dan sejumlah kategori mobil lainnya juga hanya memperoleh akses pada tingkat harga BBM paling mahal.

Iran sebelumnya telah berulang kali menghadapi krisis energi akibat buruknya pengelolaan dan infrastruktur yang menua. Tekanan meningkat setelah blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan selatan Iran, yang diberlakukan sejak Juli, menghentikan impor BBM yang selama ini membantu menutup kekurangan pasokan.

Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan supertanker melalui Selat Hormuz dan menekan pemasukan devisa. Meski begitu, minyak mentah Iran yang tersimpan di perairan terbuka di luar garis blokade masih dijual secara bertahap ke China.

Perang menekan produksi dan ekonomi

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta depo bahan bakar utama turut mengganggu produksi dan distribusi energi. Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad pada awal September mengatakan, “Sebagian besar kapasitas produksi kini telah dipulihkan secara signifikan, dan prosesnya terus berlanjut.”

Tekanan energi berlangsung bersamaan dengan kontraksi ekonomi. Data Pusat Statistik Iran menunjukkan PDB riil turun 10,1% secara tahunan pada periode akhir Maret hingga akhir Juni 2026. Ekstraksi minyak dan gas merosot 26,4%. Jika sektor minyak dihitung bersama, industri dan pertambangan menyusut 14,7%, konstruksi turun 6,4%, jasa berkurang 4,8%, sementara transportasi, pergudangan, dan komunikasi anjlok 17%.

Pemerintah belum mengungkap jumlah pegawai yang terdampak kerja dari rumah maupun perkiraan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik. Setelah puluhan tahun diwarnai persoalan salah kelola, korupsi, dan inefisiensi, sebagian warga Iran memandang kebijakan tersebut sebagai cerminan dari masalah yang lebih luas dalam pengelolaan negara.

Source link