Berita  

Bos Pajak Siap Hadapi Wacana Kenaikan PTKP Mulai 2027

Pemerintah sedang menyiapkan skenario penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berpotensi berlaku mulai 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberi ruang lebih besar bagi pekerja berpenghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP), meski keputusan final dan bentuk penyesuaiannya belum ditetapkan.

Saat ini, batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan skenario apabila pemerintah memutuskan mengubah batas tersebut.

“Ya tentu kalau saya belum disuruh. Tapi ketika melihat perkembangan dialog di antara Kementerian Koordinator Perekonomian. Seperti itu ya kami sudah siap,” ujar Bimo saat ditemui di Bogor, Kamis (2/10/2026).

Skenario disampaikan ke Kementerian Keuangan

Menurut Bimo, rancangan skenario penyesuaian PTKP telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. Materi tersebut selanjutnya akan dikaji lebih lanjut dan dibahas dalam forum terkait.

“Skenarionya sudah kita sampaikan ke DJSEF. Nanti DJSEF sampaikan juga di dalam forum,” kata Bimo.

Ia mengakui perubahan batas PTKP dapat memengaruhi penerimaan pajak. Namun, Bimo menyatakan DJP tidak khawatir karena dampaknya telah diperhitungkan dalam skenario yang disiapkan.

“Penerimanya pasti akan berubah sedikit. Kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru,” tegasnya.

Dengan begitu, perluasan basis pajak akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga penerimaan apabila batas penghasilan yang tidak dikenai pajak dinaikkan atau disesuaikan.

Dikaitkan dengan upah minimum

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyesuaian PTKP wajib pajak pada 2027, termasuk menghitung dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Pembahasan mengenai kebijakan ini muncul dalam agenda pembicaraan stimulus ekonomi dan sejumlah program pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyesuaikan batas PTKP dengan UMP. Dengan skema tersebut, pekerja yang menerima upah sebesar UMP dapat dibebaskan dari pajak penghasilan.

“Mereka yang gajinya UMP, pajaknya kita bebaskan,” ungkap Airlangga di kantornya, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Minggu (4/10/2026).

Airlangga menjelaskan, batas PTKP saat ini masih menyisakan sebagian penghasilan pekerja berupah UMP sebagai objek pajak. Sebagai contoh, pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan memperoleh penghasilan Rp60 juta dalam setahun. Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp54 juta, terdapat selisih Rp6 juta yang masih menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan.

“Berarti sisanya 6 juta kan harus subject kepada PPh,” ujarnya.

Source link