Berita  

Sisa 3 Bulan 2026, Dirjen Pajak Kejar Setoran Rp750 T

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp750 triliun dalam tiga bulan terakhir 2026. Hingga 30 September 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun.

Meski capaian tersebut tumbuh 24,1% secara akumulatif dibandingkan periode yang sama, realisasi itu belum memenuhi keseluruhan target tahunan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP akan mengoptimalkan penerimaan pada periode Oktober hingga Desember 2026.

“Realisasi penerimaan pajak sampai 30 September 2026 tumbuh akumulasi 24,1%, namun sisa penerimaan ke depan masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp750 triliun,” kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2026, Jumat (9/10/2026).

DJP maksimalkan data perpajakan

Untuk mengejar sisa target tersebut, DJP akan menggunakan seluruh data perpajakan yang telah dikumpulkan dan sedang diolah. Data itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan, mendukung pemeriksaan, menegakkan hukum, serta menemukan potensi penerimaan yang belum tergarap.

Bimo mengatakan, langkah tersebut akan dijalankan hingga akhir tahun dan telah dikonsolidasikan bersama seluruh kantor wilayah DJP. “Langkah-langkah yang akan kita lakukan tentu kita akan menghabiskan semua data yang sedang kita olah untuk pengawasan, untuk pemeriksaan, untuk menegakkan hukum, dan juga penggalian potensi. Kita akan selesaikan sampai dengan Desember 2026, kita sudah konsolidasi dengan semua kantor wilayah,” ujarnya.

Selain mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum, DJP juga akan memanfaatkan sejumlah kebijakan perpajakan untuk menambah penerimaan. Kebijakan yang disebut antara lain pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, pajak penghasilan melalui marketplace, serta pengurangan sanksi perpajakan.

Sektor usaha yang menjadi perhatian

Optimalisasi penerimaan juga diarahkan ke sektor-sektor usaha yang mencatat pertumbuhan cukup kuat hingga September 2026. Sektor tersebut meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan.

Pada sektor perdagangan, DJP melihat potensi dari perdagangan online dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, sektor industri pengolahan mencakup industri logam dasar dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Untuk pertambangan, perhatian diarahkan antara lain pada sektor minyak dan gas bumi (migas).

Bimo menambahkan, penerimaan dari jasa perusahaan juga akan dioptimalkan, khususnya aktivitas konsultasi manajemen. DJP turut mencermati mobilitas yang berkaitan dengan penerimaan sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi dan real estate.

“Lalu di sektor jasa perusahaan, di aktivitas konsultasi manajemen, dan juga sedikit ada mobilitas yang terkait dengan penerimaan di sektor transportasi dan pergudangan, serta konstruksi dan real estate,” ujar Bimo.

Source link