Berita  

Gaji PNS Dibayar Lewat Kopdes? Ini Jawaban Kemenkeu

Wacana pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) belum masuk pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah masih mengacu pada mekanisme pembayaran langsung kepada penerima yang berhak melalui sistem modern treasury.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan belum ada rencana resmi mengenai penyaluran gaji PNS melalui koperasi. “Sampai saat ini tidak ada pembahasan atas rencana tersebut,” ujar Deni kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/10/2026).

Kemenkeu: Pembayaran Mengikuti Mekanisme Government-to-Person

Deni menjelaskan, prinsip pembayaran pemerintah menggunakan mekanisme government-to-person (G-to-P). Dalam skema ini, dana disalurkan langsung dari pemerintah kepada pihak yang berhak menerima.

Menurut dia, pelaksanaan pembayaran tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Aspek yang menjadi perhatian mencakup ketepatan waktu, ketepatan jumlah, keamanan transaksi, serta kemudahan layanan bagi penerima.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons wacana yang mengaitkan Kopdes dengan penyaluran gaji PNS dan pembayaran dana pensiun aparatur sipil negara (ASN). Hingga kini, Kemenkeu menyatakan belum ada pembahasan mengenai rencana tersebut.

Kemenkop Sebut Koperasi Diupayakan Menjadi Mitra Pembayaran

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa belum terdapat keputusan resmi pemerintah terkait perluasan jalur pembayaran gaji maupun pensiun ASN. Ia mengatakan isu yang berkembang lebih berkaitan dengan upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi.

“Contohnya saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank,” kata Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada upaya menjadikan koperasi sebagai salah satu mitra layanan pembayaran, bukan sebagai pengganti lembaga yang selama ini menjalankan fungsi tersebut. Kementerian Koperasi memastikan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ahmad mengatakan kehadiran koperasi dimaksudkan untuk menyediakan lebih banyak alternatif layanan keuangan bagi masyarakat. Layanan tersebut, menurut dia, harus tetap aman dan sesuai dengan regulasi.

“Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana semua pihak bisa tumbuh bersama dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyebut penguatan layanan itu sejalan dengan arah transformasi koperasi. Koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi anggota, tetapi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern dan profesional serta memberi manfaat bagi masyarakat.

“Setiap kali kita ingin memajukan layanan koperasi, tujuannya harus jelas memperkuat ekonomi warga dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” kata Ahmad.

Source link