Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Sidang ini diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial karena adanya gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Sejumlah langkah tegas telah disepakati dalam rapat tersebut, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dalam rapat, Presiden menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga untuk memberikan akses kepada publik untuk menyampaikan masukan secara damai, sementara aparat diharapkan bertindak tegas dalam menghadapi aksi anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain adalah tindakan tegas dari pimpinan partai politik terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan kontroversial, serta proses pemeriksaan kasus Affan yang harus cepat dan transparan.
Selain itu, evaluasi terhadap tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri juga menjadi poin penting dalam rapat kabinet tersebut. Presiden juga meminta agar semua kementerian/lembaga hingga DPR membuka ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog langsung serta memberikan masukan secara terbuka. Selain itu, aparat kepolisian ditekankan agar fokus dalam melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Rapat tersebut menegaskan pentingnya stabilitas nasional dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang sulit. Presiden meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
