Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengecam perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengajukan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Orban menyatakan bahwa permintaan tersebut “tidak dapat diterima” di Hungaria.
Menurut Kepala Staf Orban, Gergely Gulyas, Hungaria tidak akan mengakui atau menjalankan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Netanyahu. Meskipun Hungaria telah meratifikasi Statuta Roma yang merupakan dasar dari ICC, namun hal tersebut tidak berlaku dalam hukum Hungaria.
Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, kepala pertahanan Israel, dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang. Meski demikian, Orban menilai keputusan tersebut sebagai keputusan politik yang tidak dapat diterima dan merusak reputasi ICC.
Josep Borrell, Kepala Diplomat Uni Eropa, mengatakan bahwa kedua negara seharusnya melaksanakan keputusan pengadilan, namun tindakan Khan telah memperlihatkan perbedaan politik di Eropa terkait konflik tersebut. Orban yang merupakan sekutu Netanyahu juga telah memberikan dukungan pada hak Israel untuk membela diri.
ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dituduh melakukan tindakan yang menyebabkan “kelaparan”, pembunuhan yang disengaja, dan pemusnahan.
