Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai Oktober 2024 nanti dikabarkan akan memiliki kementerian baru, yaitu Kementerian Perumahan. Saat ini, kementerian yang mengurusi perumahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wacana tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu.
Lalu bagaimana tanggapan para pengusaha pengembang properti nasional terkait pembentukan kementerian perumahan tersebut?
“Kami sudah dua kali berbicara dengan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, dia memahami, mengerti, concern dan memberikan perhatian terhadap perubahan ini, sejalan dengan proposal propertinomic yang kami ajukan yang memahami masalah yang ada. Bukan hanya dikerjakan, tetapi dilakukan dengan pendekatan baru,” kata Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/9/2024).
Sektor perumahan yang ada saat ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian yang fokus pada perumahan akan lebih spesifik dalam sektor tersebut, dan propertinomic dianggap dapat sejalan dengan kementerian tersebut.
“Melihat properti sebagai yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, yang kami ajukan ada Kementerian perumahan dengan tugas merencanakan, mengajukan anggaran, melaksanakan juga. Penganggaran kami harap juga dapat diajukan pendampingan, ketika ini menjadi program, pemerintah dapat mendorong pembiayaan dari berbagai sumber, seperti B2B, G2G,” ujar Joko.
Tak ketinggalan, ia mendorong sektor properti menjadi proyek strategis nasional (PSN). Namun, melihat janji dan kebijakan Prabowo ke depannya, Joko melihat properti sudah menjadi PSN karena menjadi program keempat Prabowo Gibran.
“Kami secara institusional satgas perumahan sudah dibentuk, meskipun saya sebagai Ketua Umum belum diundang secara khusus untuk diskusi, namun pada waktunya kami harap akan ada komunikasi agar mendapat dukungan langsung bahkan ketika hanya dioperasionalkan saja. Kami dari REI menyiapkan SDM untuk membantu pelaksanaan pembangunan,” kata Joko.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik Prabowo mengungkapkan bahwa nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri masing-masing.
“Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, dikutip Detikcom, Minggu (1/9/2024).
Menurut Hashim, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan komitmen Prabowo-Gibran untuk mendorong pembangunan perumahan. Selain itu, untuk menopang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Program ini terdiri dari pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. “Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksi dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!,” ujarnya.
“Kita sudah memasukkan angka tersebut dalam RAPBN kita tahun depan. Angka tersebut sebesar Rp 53 triliun untuk memulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” kata Hashim.
(dce)
