Aliansi Masyarakat Desa Cimareme (AMDC) menggelar audiensi di kantor desa setempat dengan tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. AMDC mengekspresikan keprihatinan terkait dugaan penyimpangan anggaran dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes tahun anggaran 2023 dan 2024. Proses pembentukan pengurus BUMDes yang terkesan mencurigakan dan dugaan penyelewengan dana bantuan pembangunan fasilitas pendidikan, serta dana untuk kegiatan Posyandu menjadi perhatian utama. Selain itu, masyarakat mendesak diadakannya musyawarah terbuka dengan berbagai elemen desa untuk membahas kondisi anggaran secara transparan.
AMDC juga menyoroti kejanggalan yang dianggap melanggar peraturan dan undang-undang oleh pemerintah desa. Masyarakat berharap audiensi ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Transparansi anggaran dianggap sebagai hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Melalui audiensi tersebut, masyarakat mengonfirmasi komitmennya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan demi pembangunan desa yang lebih baik.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran selama dua tahun terakhir. Sedangkan Camat Banyuresmi menekankan pentingnya pengawasan anggaran desa sebagai tanggung jawab bersama. Partisipasi aktif masyarakat dan BPD dianggap penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Seluruh pihak berharap bahwa melalui audiensi ini, dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih baik dan bertanggung jawab.
