Setiap orang memiliki kemampuan untuk mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa perlu mendaftar ke lembaga apa pun, termasuk Dewan Pers. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya tidak mensyaratkan pendaftaran bagi perusahaan pers. Menurut Ninik, selama perusahaan pers tersebut sah secara hukum dan menjalankan tugas jurnalistik secara konsisten, mereka dapat dianggap sebagai perusahaan pers meskipun tidak terdaftar di Dewan Pers.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan tugas Dewan Pers, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Pers, adalah melakukan pendataan perusahaan pers. Ahli Pers Dewan Pers, Kamsul Hasan, menambahkan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW diatur oleh Peraturan Dewan Pers dan bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Pokok Pers.
Kamsul juga menyatakan bahwa meskipun banyak wartawan yang belum mengikuti atau lulus UKW, mereka tetap menjalankan tugas jurnalistik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa lulus UKW tidak menjamin kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan. Bahkan, masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW namun kualitas produk jurnalistiknya rendah, sementara sebaliknya, ada banyak wartawan yang belum mengikuti UKW namun mampu menghasilkan produk jurnalistik berkualitas.
Terakhir, Kamsul Hasan mencurigai bahwa kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum mengikuti UKW dilakukan semata-mata untuk membatasi jumlah wartawan yang terlibat dalam kegiatan mereka. Menurut Kamsul, para pimpinan lembaga pemerintah yang ingin memperpanjang periode jabatannya umumnya tidak masalah apakah wartawan tersebut sudah mengikuti UKW atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa UKW bukanlah satu-satunya penentu kualitas seorang wartawan dan produk jurnalistik yang dihasilkannya.
