Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah merilis dua surat yang berbeda mengenai perang Israel-Hamas. Surat tersebut masing-masing ditujukan kepada warga Amerika yang pro-Palestina dan pro-Israel.
Hal ini dilaporkan NBC News pada Minggu, (19/11/2023), mengutip salinan korespondensi resmi Gedung Putih.
Sementara satu surat menunjukkan dukungan Biden untuk Israel, sedangkan surat lainnya berbicara tentang upaya pemerintah AS untuk melindungi warga sipil di Jalur Gaza.
Surat yang dikirimkan kepada kelompok pro-Israel menyerukan Holocaust sehubungan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Mereka juga menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya untuk mengembalikan tawanan yang diambil oleh Hamas dan ditahan di Gaza.
“Banyak warga Palestina tak berdosa yang terbunuh,” sebagaimana dikutip dari surat kedua Biden, tertanggal 8 November. Ia menambahkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan bahwa bantuan yang menyelamatkan nyawa, termasuk makanan, air, dan obat-obatan, dapat segera menjangkau warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza.
Meskipun kedua surat tersebut tampaknya tidak bertentangan satu sama lain, atau bertentangan dengan kebijakan Biden, NBC melaporkan bahwa tidak lazim bagi Gedung Putih untuk membuat versi surat yang berbeda mengenai topik yang sama dengan penekanan yang sangat berbeda.
NBC menambahkan bahwa insiden tersebut mencerminkan ketegangan politik yang coba dijalani Biden ketika unsur-unsur koalisinya yang pro-Israel dan pro-Palestina bertikai karena perang tersebut, dan dengan waktu kurang dari satu tahun sebelum pemilu.
Dalam sebuah opini yang diterbitkan pada hari Sabtu di Washington Post, Biden menulis bahwa Gaza dan Tepi Barat yang diduduki harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, sebuah Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, tulisnya, seraya menambahkan bahwa setelah perang ini selesai, suara rakyat Palestina dan aspirasi mereka harus disuarakan pusat pemerintahan pasca krisis di Gaza.
