Transaksi mencurigakan oleh calon legislator dan pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 menjadi sorotan publik setelah diungkapkan secara komprehensif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam acara Refleksi Kerja PPATK 2023, Rabu (10/1/2024).
Dalam acara tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan temuan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 51,47 triliun yang dilakukan oleh calon legislator yang telah masuk ke dalam daftar calon tetap (DCT) KPY, hingga transaksi aliran dana dari luar negeri oleh bendahara umum di 21 partai politik senilai Rp 195,87 miliar.
Sehari sebelum acara tersebut, Ivan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3. Pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas apa yang disampaikan oleh Ivan pada acara tersebut, melainkan untuk membahas perkembangan Satgas 349 yang telah habis masa tugasnya pada Desember 2024. Satgas 349 adalah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) yang menelusuri transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Ivan melaporkan perkembangan Satgas 349 kepada Mahfud, namun tidak secara detail terkait pembahasan transaksi mencurigakan caleg ataupun parpol selama masa kampanye Pemilu 2024. Ivan juga mendorong PPATK untuk terus bekerja secara profesional dan objektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu, PPATK juga menjalin komunikasi dengan Komisi III DPR serta KPU maupun Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, serta terbebas dari tindak pidana pencucian yang memanfaatkan kontestasi Pemilu. PPATK bertanggung jawab atas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal yang terkait dengan kontestasi politik.
