Jakarta, CNBC Indonesia – Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, menyampaikan bahwa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak semudah yang dipikirkan.
Hal tersebut merespons solusi calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, mengenai penyelesaian masalah tambang ilegal di Indonesia dengan mencabut IUP.
Mahfud menyebut bahwa saat ini banyak mafianya yang terlibat dalam IUP. Bahkan, tidak jarang para tambang ilegal ini juga dibekingi oleh oknum aparat dan pejabat.
“Bener cabut saja IUP-nya, nah mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah kirim tim ke lapangan, sudah putusan MA (Mahkamah Agung) itu begitu. Bahkan KPK mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak yang ilegal, itu dibekingi aparat dan pejabat,” kata dia dalam debat cawapres di JCC, Senayan, dikutip Senin (22/1/2024).
Mahfud mencatat setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, terdapat 2.500 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut tentunya telah menyebabkan deforestasi dengan skala yang cukup besar.
“Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun,” kata Mahfud.
