Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah mata uang Garuda sempat bergerak di area Rp16.290 per US$ dan turun lagi ke Rp16.300 per US$. Meski pada penutupan perdagangan rupiah mampu bangkit dan menguat 0,58% ke posisi Rp16.190 per US$, tekanan dalam sepekan tetap terasa. Secara keseluruhan, rupiah tercatat melemah 1,25% dalam sepekan, sejalan dengan sentimen global yang masih dipengaruhi sikap hawkish Federal Reserve atau The Fed.
Tekanan Global Masih Menekan Rupiah
Pergerakan rupiah menunjukkan bahwa pasar masih sensitif terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Sikap The Fed yang cenderung ketat membuat dolar tetap kuat, sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, ikut berada di bawah tekanan. Kondisi ini membuat pelemahan rupiah bukan sekadar fluktuasi harian, melainkan bagian dari tren yang lebih besar dalam beberapa waktu terakhir.
Dampak Ganda bagi Ekonomi Dalam Negeri
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai pelemahan kurs rupiah membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, eksportir dan sektor berbasis komoditas bisa mendapat keuntungan karena nilai pendapatan dalam dolar menjadi lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah. Namun di sisi lain, pelemahan kurs juga berpotensi mendorong inflasi domestik karena banyak bahan baku impor masih menjadi penopang utama produksi di Indonesia.
Menurut Ajib, tekanan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan langkah strategis yang lebih panjang, terutama dengan mendorong transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga mendorong penguatan kerja sama bilateral agar penggunaan dolar dalam transaksi bisa ditekan.
Menjaga Rupiah di Bawah Rp16.000
Ajib menekankan bahwa rupiah idealnya tidak menembus batas Rp16.000 per US$, sesuai proyeksi dalam Kerangka Ekonomi Makro. Karena itu, stabilitas nilai tukar dinilai penting bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk memberi kepastian bagi dunia usaha yang bergantung pada biaya produksi dan arus perdagangan luar negeri. Dalam situasi seperti ini, arah kebijakan pemerintah dan otoritas moneter menjadi kunci untuk menahan gejolak lebih jauh.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
