Tujuh Anggota DPR RI Minta Pemda Tutup BUMD Tak Beroperasi

Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak lagi beroperasi. Menurut Marinus Gea, hal ini merespons hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) yang mengungkapkan bahwa dari total 120 BUMD di provinsi tersebut, hanya lima yang masih aktif. Dia menegaskan bahwa hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, mengingat BUMD tersebut menerima alokasi dana dari negara setiap tahunnya. Marinus Gea juga menyoroti masalah potensi pemborosan dana negara hingga ratusan miliar yang seharusnya dialihkan ke sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keadaan ini juga tidak terbatas hanya di Jawa Timur, tetapi tersebar di berbagai provinsi. Salah satu penyebabnya adalah pergantian pemimpin daerah yang tidak sejalan dengan visi sebelumnya. Marinus Gea menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah terkait masalah ini, bahwa BUMD yang tidak layak harus ditutup secara langsung. Hal ini diharapkan dapat membantu fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang lebih menguntungkan bagi masyarakat luas.