Efisiensi Anggaran Trump-Musk Picu Tsunami PHK Amerika

Pemecatan karyawan di lembaga federal AS telah dimulai setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk. Sejumlah departemen, termasuk Departemen Pendidikan, Departemen Energi, Departemen Urusan Veteran, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dan Departemen Pertanian, mengalami gelombang pemecatan karyawan. Salah satu yang terkena dampak adalah karyawan dengan status masa percobaan. Senator AS Patty Murray mengungkapkan bahwa pemecatan juga melibatkan peneliti yang bekerja pada isu penting seperti pengobatan kanker, kecanduan opioid, dan prostetik.

Para karyawan yang dipecat mengungkapkan dampak besar yang mereka rasakan. Seorang veteran Marinir di Veterans Affairs Medical Center, Andrew Lennox, menyatakan kekecewaannya setelah menerima pemberitahuan pemecatan yang mendadak. Karyawan lain, seperti David Rice di Departemen Energi, juga merasakan hal serupa. Selain itu, karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah, seperti Detter di Departemen Pertanian, juga terkena dampak.

Pemecatan karyawan ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah tenaga kerja federal dan mengatasi defisit anggaran negara. Namun, banyak yang meragukan bahwa PHK tersebut akan menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Ada kekhawatiran bahwa tindakan Trump dan Elon Musk ini dapat berdampak negatif pada data ekonomi AS, termasuk potensi perlambatan dalam perekrutan dan pertumbuhan pekerjaan yang berubah menjadi negatif. Martha Gimbel dari Universitas Yale menyoroti bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga dapat mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, gelombang pemecatan karyawan federal AS telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi individu yang dipecat maupun bagi perekonomian AS secara keseluruhan. Tindakan ini memberikan gambaran tentang upaya pengurangan tenaga kerja federal yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, meskipun masih dipertanyakan apakah tindakan ini akan memberikan solusi dalam mengatasi defisit anggaran negara.