Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah menyatakan penegasan terkait skandal korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Mengutip hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, terungkap bahwa ada dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di semua sektor, baik di lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di level induk maupun anak perusahaan, untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaan pasca-skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, sehingga membersihkan secara menyeluruh dianggap penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya dalam reformasi sektor migas negara demi kepentingan publik.
“Pertamina adalah aset nasional dan kekuatan ekonomi Indonesia. Kami mendukung upaya Pertamina untuk membersihkan operasinya agar menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan,” tegas Hasan. Presiden Prabowo juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar, dengan fokus utama pada kepentingan rakyat.
