Pemerintah melalui Istana memberikan respons terhadap kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terungkap adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan pemerintah mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertekad melawan segala bentuk korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaan, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah terungkapnya kasus ini. Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional, maka bersih-bersih perlu dilakukan untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM ini menjadi fokus utama pemerintah. Ia berkomitmen untuk menegakkan tata kelola sektor minyak di Indonesia serta menjamin kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menyatakan bahwa segala hal akan dibersihkan, tegak, dan kepentingan rakyat akan didahulukan.
