Reformasi intelijen Indonesia kembali menjadi sorotan setelah para akademisi dan pemerhati keamanan menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Di tengah tuntutan keamanan nasional yang makin kompleks, isu pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia dinilai tidak bisa lagi diperlakukan sebagai persoalan administratif semata. Keduanya justru menjadi titik penentu apakah reformasi intelijen benar-benar berjalan ke arah yang lebih modern, efektif, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.
Pengawasan dan SDM Jadi Titik Lemah
Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025), Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menilai reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola. Menurut dia, dua aspek yang paling mendesak dibenahi adalah manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Yudha menekankan bahwa tanpa pembenahan di dua sektor itu, reformasi hanya akan berhenti pada tataran wacana. Ia menilai diperlukan model baru yang lebih transparan dan akuntabel agar reformasi tidak kehilangan arah. Dalam konteks lembaga intelijen, tantangannya memang tidak sederhana: di satu sisi menjaga kerahasiaan, di sisi lain tetap memberi ruang bagi kontrol yang sehat.
Akuntabilitas Tak Boleh Ditinggalkan
Isu pengawasan juga menjadi perhatian Rizal Darma Putra. Ia menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas harus tetap dijaga dalam reformasi intelijen Indonesia, karena kontrol demokratis tetap dibutuhkan meski lembaga intelijen bekerja dalam ruang yang tertutup. Menurutnya, pengawasan bukan untuk melemahkan intelijen, melainkan memastikan kewenangannya tetap berada pada jalur yang semestinya.
Pandangan serupa mengemuka dalam diskusi tersebut: intelijen yang kuat bukan berarti intelijen yang bekerja tanpa pengawasan. Justru, tata kelola yang jelas dan mekanisme kontrol yang terukur menjadi syarat agar lembaga ini dipercaya publik dan mampu bekerja lebih presisi.
BIN Dinilai Makin Adaptif
Dari sisi kelembagaan, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyebut Badan Intelijen Negara atau BIN telah mengalami perubahan signifikan untuk menjawab tantangan keamanan yang kian rumit. Ia menilai BIN kini semakin akademis dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Penambahan kedeputian baru juga dipandang sebagai langkah untuk membuat lembaga ini lebih responsif terhadap dinamika global yang bergerak cepat.
Namun, dinamika itu tetap membutuhkan fondasi internal yang kuat. Reformasi intelijen tidak cukup hanya dengan menambah struktur atau memperluas kewenangan. Tanpa pembenahan SDM dan pengawasan yang akuntabel, upaya modernisasi berisiko berjalan pincang. Karena itu, diskusi di Universitas Bakrie menegaskan satu hal penting: reformasi intelijen Indonesia harus bergerak lewat langkah konkret, bukan sekadar slogan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
