Kemandirian Antariksa Jadi Isu Strategis di Tengah Rivalitas Global
Di saat negara-negara besar makin agresif menguasai ruang antariksa, Indonesia didorong untuk tidak sekadar menjadi penonton. Kemandirian antariksa kini dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan lagi wacana jangka panjang. Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
Forum tersebut menghadirkan narasumber lintas sektor untuk membedah tantangan agenda antariksa nasional di abad ke-21. Sekitar 300 peserta ikut terlibat, baik secara daring maupun luring, berasal dari parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, kalangan akademisi, hingga media. Besarnya atensi itu menunjukkan bahwa isu antariksa kian dianggap terkait langsung dengan kedaulatan, ekonomi, dan posisi Indonesia di percaturan global.
Kemandirian Bukan Sekadar Ambisi Teknologi
Dalam diskusi itu, kemandirian antariksa diposisikan sebagai syarat untuk menjaga kepentingan nasional di tengah kompetisi yang semakin tajam. Indonesia dinilai sudah memiliki modal awal, termasuk kemampuan meluncurkan satelit secara mandiri sejak lama. Namun modal tersebut belum cukup bila tidak diikuti penguatan tata kelola, kepastian kebijakan, dan dukungan pendanaan yang konsisten.
Para pembicara menekankan bahwa tanpa arah yang jelas, Indonesia berisiko tertinggal dalam perkembangan space economy yang terus tumbuh. Karena itu, penguatan sektor antariksa tidak bisa diperlakukan sebagai proyek teknis semata. Ia harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional yang menyangkut kedaulatan, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Titik Kritis
Salah satu sorotan utama adalah perlunya memperkuat peran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai lembaga lintas sektor. Koordinasi antarlembaga dinilai masih menjadi titik lemah yang harus dibenahi agar kebijakan antariksa tidak berjalan terpisah-pisah. Tanpa orkestrasi yang solid, pengembangan ekosistem antariksa nasional akan sulit bergerak cepat dan terarah.
Selain pemerintah, sektor swasta dan akademisi juga disebut punya peran penting. Kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang lengkap, mulai dari manufaktur hingga data analytics. Di saat yang sama, Indonesia juga harus mencari solusi atas tantangan pendanaan dan teknologi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi.
Arah Kebijakan Harus Berpihak pada Kepentingan Publik
Diskusi itu juga menekankan bahwa kebijakan antariksa Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mengikuti kepentingan negara maju. Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, agenda antariksa perlu memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dengan negara-negara Global South serta keberpihakan pada norma yang damai dan adil dipandang sebagai jalur yang relevan bagi Indonesia.
Di tengah rivalitas global yang terus memanas, Indonesia dituntut bergerak lebih cepat dan lebih tegas. Kemandirian antariksa tidak lagi bisa ditunda, sebab di balik persaingan teknologi itu tersimpan pertaruhan besar: siapa yang menguasai ruang, menguasai data, dan pada akhirnya menentukan arah ekonomi masa depan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
